ARBITRASE

A. Pengertian dan Karakteristik Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin), arbitrage (Belanda/Prancis), arbitration

(Inggris) dan scidspruch (Germany), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu

menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.

Dalam literatur, dijumpai banyak definisi arbitrase, antara lain:

1. Frank and Edna Elkoury: arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau sederhana yang

dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah

yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil

dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut

secara final dan mengikat.

2. Subekti: arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau

para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati

keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk

tersebut.

3. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999): arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa

perdata di luar peradilan umum yang didasrkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dan masih banyak pengertian arbitrase yang lain, yang jika disimpulkan akan tampak

sebagai berikut, bahwa arbitrase adalah:

1. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan

2. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak

3. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi

4. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil sebuah

keputusan

5. Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Arbitrase di Indonesia telah diakomodasi secara jelas dan kuat dalam UU Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Beberapa keunggulan arbitrase antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa paa pihak

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan,

pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur

dan adil.

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta

proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase

5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata

cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Beberapa kelemahan arbitrase antara lain:

1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam,maupun masyarakat

bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih

banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti

BANI, BASYARNAS DAN P3BI.

2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan

perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara

yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga abitrase yang ada.

3. Lembaga arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa dan kewenangan melakukan

eksekusi putusannya.

4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yag dicapai dalam

arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan

teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.

5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstra judicial

arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran.

C. Obyek Sengketa Arbitrase

Adapun objek pemeriksaan arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi

tidak semua sengekta keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, seperti tercantum dalam

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, yaitu “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui

arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan, akan

tetapi jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66, termasuk ruang lingkup perdagangan

adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:

1. Perniagaan

2. Perbankan

3. Keuangan

4. Penanaman Modal

5. Industri

6. HAKI

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan

melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat

diadakan perdamaian”.

D. Bentuk-bentuk Arbitrase

Pada dasarnya bentuk arbitrase ada 2 jenis, yaitu arbitrase ad hoc (volunteer) dan

arbitrase institusional (permanent). Perbedaan antara kedua bentuk arbitrase ini adalah:

1. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga, sedangkan

arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga.

2. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan

memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, setelah

memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Arbitrase institusional adalah

arbitrase yang melembaga dan bersifat permanent sehingga tidak berakhir setelah

memutus sengketa.

3. Arbitrasi ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki

aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara

pemeriksaan sengketa, sedangkan arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara

pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan.

4. Arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi sedangka arbitrase institusional pada

umumnya dipilih oleh para pihak sebeum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam

perjanjian arbitrase.

Di Indonesia saat ini terdapat 3 lembaga arbitrase, yaitu:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977, diprakarsai oleh Kamar Dagang dan

Industri Indonesia (KADIN) guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, baik

soal-soal perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional maupun

internasional.

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Sebelum bernama BASYARNAS pada tahun 2003, dulunya bernama Badan Arbitrase

Muamalat Indonesia (BAMUI). Pendirian BAMUI diprakarsai Majelis Ulama Indoensia

(MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993, yang mempunyai tujuan yang sama pula untuk

menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan,

industri, keuangan, jasa dan lainnya, terutama yang berdasarkan pada syariat Islam.

3. P3BI (Panitia Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia)

P3BI didirikan tahun 1996 oleh kalangan bisnis dan dunia usaha dalam rangka

menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi diantara mereka.

Selain itu dikenal pula arbitrase yang berskala internasional seperti Court of Arbitration of

the International Chambers of Commerce (ICC), The International Centre of Settlement of

Investment Disputes (ICSID) dan The United Nations Commission on International Trade Law

(UNCITRAL).

E. Perjanjian Arbitrase

Penggunan arbitrase mensyaratkan dibuatnya perjanjian tertulis terlebih dahulu dari para

pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999). Pasal 1 angka 3

menyebutkan “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau

suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Dari rumusan Pasal 1 angka 3 ini dapat disimpulkan kalau perjanjian arbitrase timbul

karena adanya suatu kesepakatan berupa:

1. Klausula arbitrase yan tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo)-Pasal 7 dan 8 UU Nomor 30 Tahun

1999.

2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa

(acta compromise)-Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 1999.

F. Penunjukan dan Pengangkatan Arbiter

Arbiter sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 1999

adalah “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau

yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan

mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”.

Mengenai persyaratan arbiter diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999

yang meyebutkan “Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

a. cakap melakukan tindakan hukum;

b. berumur paling rendah 35 tahun;

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua

dengan salah satu pihak bersengketa;

d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun”.

Dalam ayat (2) nya disebutkan “Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya

tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”